- α€ΠΎα»ΡαΉΥ ΡΞ²Φ α²ΡΟ
- ΞΠΆΡΟΥ«ΠΏΥ₯Π²αΟ α¨αΠΈΡ ΡΞ±Ξ΄Π΅Υ©Π΅ΡΥΈΦ
- Τ΅ΥΠ³Π΅Ξ΄ΡΥͺΠΎΠ·ΠΈ Π΅Π½Π°ΞΌΠΎ
ο»ΏAnalisisHukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Penetapan Status Ahli Waris Non Muslim (No.1050/Pdt.G/2016) Tersimpan di: Main Author: Nuris, Roihan Firdaus: Format: Thesis NonPeerReviewed Book: Bahasa: eng: Terbitan: , 2018: Subjects: Hukum Islam. Hukum Perdata Islam.
Harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia disebut warisan. Hubungan ahli waris didasarkan pada hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan dan hubungan kerabat. Warisan yang ditinggalkan bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk harta tidak bergerak adalah tanah dan bangunan. Namun, warisan tidak sebatas pada harta peninggalan semata karena bisa saja seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang yang belum sempat dibayarkan. Dalam hal ini, ahli waris turut bertanggung jawab menyelesaikan utang milik mendiang. Tidak ada ukuran pasti yang menetapkan kapan harus dibagikan, namun sebaiknya segera dibagikan dan tidak boleh ditunda-tunda demi kemaslahatan bersama. Meski begitu, keluarga bisa bermusyawarah untuk menentukan hari pembagiannya. Umumnya waktu pembagian harta peninggalan bisa dilakukan 7 hari, 40 hari, atau bahkan 100 hari setelah hari kematian mendiang. Pada intinya, pembagian warisan atau heritage tidak boleh ditunda dan harus segera dilaksanakan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Apalagi, jika harta warisan jatuh kepada pihak yang tidak berhak sehingga berisiko menimbulkan konflik keluarga yang berkepanjangan. Aturan hukum warisan di Indonesia Pembagian warisan bisa berlandaskan kepada beberapa aturan hukum waris yang berlaku secara sah di Indonesia, yaitu; Hukum Waris Adat Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Islam 1. Hukum waris adat Hukum waris adat adalah aturan pembagian peninggalan berdasarkan hukum adat suku tertentu di Indonesia. Norma-norma hukum adat memang tidak secara jelas tertulis tetapi aturan adat ini masih kuat dijalankan di beberapa suku tertentu di Indonesia. Hukum waris Adat memberikan pembagian warisan berdasarkan gender Sistem patrilineal, mengambil garis keturunan dari laki laki. Sistem matrilineal, mengambil garis keturunan dari perempuan. Sistem bilateral, mengambil garis keturunan dari kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Selain berdasarkan gender, hukum waris adat pun ada yang membagi warisan berdasarkan penetapan ahli waris dan barang peninggalan, yaitu; Sistem waris individual dengan menentukan ahli waris secara perorangan. Sistem waris kolektif dengan menentukan ahli waris dibagikan secara kolektif atau dibagi-bagi secara rata. Sistem waris mayorat dengan menentukan ahli waris hanya kepada anak tertentu saja. Contohnya anak tertua atau anak yang menggantikan posisi kedudukan orang tua yang meninggal dunia. 2. Hukum waris perdata Hukum waris perdata adalah hukum pembagian harta peninggalan yang berlandaskan kitab undang-undang hukum perdata KUHP yang digunakan oleh masyarakat nonmuslim di Indonesia. Dalam hukum waris perdata, ada dua sistem yang digunakan untuk menentukan ahli waris. Sistem waris absentantio ditentukan berdasarkan keturunan dan saudara terdekat. Sistem waris testamentair ditentukan berdasarkan isi surat wasiat. Dalam hukum waris perdata berikut ini adalah ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan dikarenakan berbagai sebab tertentu. Orang yang sengaja membunuh atau mencoba membunuh pewaris yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Orang yang menggunakan kekerasan untuk menekan pewaris membuat surat wasiat yang menguntungkan pihak tertentu saja. Orang yang terbukti memfitnah pewaris dan telah dijatuhi vonis atas perbuatan kriminal dengan hukuman lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Orang yang menggelapkan, merusak, dan memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dalam hukum waris perdata, berikut ini adalah golongan yang berhak mendapatkan warisan Golongan pewaris berdasarkan hubungan pernikahan dan keturunan atau hubungan darah. Ahli warisnya adalah suami atau istri dan anak-anaknya. Masing-masing berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta warisan. Golongan pewaris yang belum menikah atau memiliki anak. Pada kondisi ini, ahli waris adalah kedua orang tua, saudara kandung, dan atau keturunan dari saudara pewaris seperti keponakan. Masing-masing berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta. Bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat bagian. Golongan pewaris yang tidak memiliki saudara kandung. Ahli warisnya adalah kedua orang tua, kakek dan nenek dari kedua orang tua. Pembagian harta warisan dibagi 5050 untuk pihak dari garis ayah dan garis ibu. Golongan pewaris keluarga sedarah yang masih hidup dari silsilah orang tua dan dari garis lain yang derajatnya paling dekat. Ahli warisnya adalah orang tua dan kakek nenek mendapatkan bagian setengah dari harta bersangkutan, sisanya dibagikan kepada ahli waris garis lain yang derajatnya paling dekat. Dalam hukum waris perdata sudah ditekankan juga bahwa ahli waris baru bisa mendapatkan harta warisan setelah urusan utang-piutang pewaris diselesaikan terlebih dahulu. 3. Hukum waris Islam Hukum waris Islam adalah aturan pembagian harta peninggalan berlandaskan kitab suci Alquran yang dijalankan oleh para pemeluk agama Islam. Dalam hukum waris Islam, ada kelompok anggota keluarga yang berhak atas harta warisan ketika pewaris meninggal dunia. Kelompok tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok garis keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Garis keturunan laki-laki Kakek Ayah Anak laki-laki Cucu laki-laki dari anak laki-laki Saudara kandung laki-laki Anak laki-laki dari saudara laki-laki Suami Paman Anak dari paman Laki-laki yang memerdekakan budak. Garis keturunan perempuan Nenek Ibu Anak perempuan Cucu perempuan dari anak laki-laki Saudara kandung perempuan Istri Wanita yang memerdekakan budak. Syarat pembagian warisan Setidaknya ada empat syarat untuk pembagian warisan dalam Islam, yaitu Matinya pewaris harus dibuktikan dengan baik dan ada saksi. Hingga kemudian diberitakan sudah meninggal dari pihak yang dapat dipercaya. Misalnya, jika meninggal di rumah sakit maka berita kematian disampaikan oleh dokter atau tenaga medis. Ahli waris harus dalam keadaan hidup atau meskipun dalam keadaan sekarat Harus ada hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Baik melalui nasab, hubungan pernikahan maupun pemerdekaan budak. Adanya alasan rinci yang menetapkan ahli waris tersebut berhak mendapatkan warisan. Pembagian warisan dalam Hukum Islam Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam sudah dibagi ke dalam porsi masing-masing dan golongan-golongan yang berhak, yaitu Setengah harta warisan Anak perempuan Cucu perempuan dari anak laki-laki Saudara kandung dari orang tua yang sama Saudara kandung dari ayah Suami tanpa anak. Seperempat harta warisan Suami dengan anak atau cucu Istri tanpa anak atau cucu dari anak laki-laki. Seperdelapan harta warisan Istri dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Sepertiga harta warisan Ibu tanpa anak Saudara perempuan satu ibu, dua orang atau lebih. Duapertiga harta warisan Anak perempuan Cucu perempuan dari anak laki-laki Saudara kandung perempuan dari orang tua yang sama Saudara kandung perempuan dari ayah yang sama. Seperenam harta warisan Ibu dengan anak atau cucu dari anak laki-laki Nenek Saudara kandung perempuan satu ayah Saudara kandung perempuan dari orangtua yang sama Ayah bersama anak atau cucu dari anak laki-laki Kakek. Pembagian warisan dalam Islam memiliki bidang ilmu tersendiri, yaitu ilmu Faraidh. Ilmu Faraidh adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Melalui kajian ilmu inilah pembagian warisan di dalam agama Islam dilakukan secara berhati-hati, cermat, dan dibagi seadil-adilnya berdasarkan petunjuk dari kitab suci Alquran. Seperti dicontohkan dalam situs berikut ini adalah contoh pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Sebuah keluarga memiliki ayah, ibu, nenek dan seorang anak laki-laki. Kemudian sang ayah meninggal dunia. Bagaimana perhitungan warisannya? Ahli WarisBagian24Istri1/83Ibu1/64Anak Laki-LakiSisa17Angka Penyebut24 Harta yang ditinggalkan sebagai contoh berupa uang senilai Kemudian dibagi 24 menjadi masing-masing senilai Jadi, simulasi pembagiannya adalah sebagai berikut ini Istri mendapatkan 3 x = Ibu mendapatkan 4 x = Anak laki-laki mendapatkan 17 x = Total harta yang dibagikan sebesar Habis terbagi. Dalam hukum waris adat, orang yang dipercaya membagikan warisan biasanya seorang ketua atau sosok yang dituakan di dalam suku tersebut. Dalam hukum waris perdata, pembagian warisan disaksikan oleh notaris. Apalagi terkait dengan surat wasiat yang sudah memiliki ketetapan hukum. Sedangkan dalam hukum waris Islam, sosok yang dipercaya untuk membagi warisan biasanya berasal dari kalangan yang memahami ilmu faraidh atau ilmu perhitungan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi, perhitungan waris dalam Islam juga bisa meminta bantuan kepada tokoh agama yang memahami pembagian warisan dan mendapatkan kepercayaan dari seluruh ahli waris. Itulah makna, pembagian, dan bentuk warisan atau heritage. Pada momen-momen pembagian, biasanya turut mengundang pihak ketiga agar penghitungan warisan bisa menjadi lebih netral. Harapannya agar tidak ada perselisihan di kemudian hari dikarenakan pembagian warisan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan atas harta warisan. Pentingnya merencanakan warisan Beberapa waktu ini marak diberitakan media massa mengenai sengketa harta warisan konglomerat Indonesia. Kasus sengketa harta waris bisa dibilang lumayan tinggi terjadi di Indonesia. Bahkan, sebanyak 20% kasus hukum perdata agama di Indonesia berkaitan dengan hukum waris. Hal ini dikuatkan dengan data dari Mahkamah Agung yang menempatkan sengketa harta waris menjadi kasus tertinggi kedua setelah sengketa perkawinan dalam perkara perdata umum di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, jadi sangat penting untuk mempersiapkan atau merencanakan warisan. Ada beberapa alasan yang membuat kamu harus mempersiapkannya saat usia masih produktif seperti Melindungi aset agar tetap jatuh ke tangan keluarga Memastikan pembiayaan kehidupan keluarga yang ditinggalkan Meminimalisir konflik keluarga dalam hal pembagian harta. Dengan merencanakan warisan saat usia kamu masih produktif, selain alasan di atas, persoalan dalam usaha keluarga atau bisnis patungan bisa jadi lebih jelas. Apakah bisnis tersebut akan diteruskan atau dikelola ahli waris atau tidak. Jadi, pastikan perencanaan tersebut dengan bijak. Asuransi jiwa unit link sebagai alternatif harta warisan Tahukah kamu jika dalam proses harta warisan sampai ke hak waris membutuhkan waktu yang gak sebentar? Ada rangkaian proses mulai dari penunjukkan hak waris, berlanjut ke proses pemindahan kepemilikan harta pada ahli waris hingga adanya ketetapan dari pengadilan. Setelah itu, baru harta warisan akan diterima ahli waris secara resmi. Proses panjang dan rumit tersebut bisa dipermudah dan dipersingkat dengan memilih asuransi sebagai alternatif warisan. Produk asuransi jiwa adalah salah satu jenis asuransi yang bisa dijadikan sebagai warisan. Jenis asuransi jiwa yang bisa dijadikan perencanaan warisan adalah unit link. Melalui produk asuransi unit link, uang pertanggungan dari manfaat proteksi dan nilai investasi yang terbentuk bisa dijadikan warisan untuk keluarga. Selain itu, dengan memiliki asuransi jiwa unit link ada beberapa kelebihan yang bisa kamu dapat dibandingkan dengan harta warisan seperti properti, deposito dan sebagainya. Ketahui berapa uang pertanggungan asuransi jiwa yang kamu perlukan dengan Kalkulator Uang Pertanggungan berikut ini Kelebihan asuransi sebagai harta waris Manfaat atau uang pertanggungan akan diterima langsung oleh penerima manfaat yang ditunjuk Tidak perlu melalui prosedur hukum waris di Indonesia Sebagai informasi, Lifepal menyediakan berbagai pilihan asuransi unit link yang bisa membantu kamu menyiapkan rencana masa depan. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan warisanmu dari sekarang. Pertanyaan-pertanyaan seputar warisan Apakah harta warisan dikenai pajak?Menurut aturan dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa harta warisan merupakan bukan objek pajak. Meski warisan adalah tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris, tapi dalam hal ini bukanlah objek pajak. Bagaimana jika utang pewaris lebih besar dari harta warisan?Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat 2 menjelaskan tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Jadi, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang pewaris sebatas pada harta peninggalan pewaris saja. Ahli waris gak berkewajiban memakai harta pribadinya untuk membayar utang-utang pewaris. Bisakah ahli waris menolak sebagai ahli waris?Bisa. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1045 menyebutkan tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Artinya, ahli waris yang menolak warisan, otomatis dianggap gak pernah jadi ahli waris. Bolehkah membagi warisan saat pewaris masih hidup?Kematian pewaris adalah syarat utama untuk dapat dilakukan proses pewarisan. Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan tanpa adanya kematian dari pewaris maka pemberian warisan kepada ahli waris saat pewaris masih hidup gak bisa dilakukan.PenetapanAhli Waris dan Implikasi Hukumnya Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuviii/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan Izin Perceraian Anggota Tni/PolriHukum waris Islam adalah aturan yang digunakan untuk membagi harta peninggalan yang berlandaskan dalil di dalam kitab suci Al-Quran, hadis Nabi, dan kesepakatan para ulama. Aturan inilah yang dijadikan pedoman untuk melakukan pembagian warisan. Kedudukan hukum waris Islam tidak berbeda dengan kedudukan syariat lainnya yang berlandaskan sama, seperti hukum dalam salat, zakat, muamalah dan masalah hukum lainnya. Setiap musim atau orang yang beragama Islam wajib melaksanakan dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul termasuk menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian warisan. Dasar hukum waris Islam yang pertama tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dasar hukum waris Islam yang kedua yaitu dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Syarat waris dalam Islam Dalam hukum waris Islam bersumber dari Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitabnya menyebutkan bahwa terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembagian warisan, di antaranya adalah sebagai berikut. Orang yang mewariskan harta peninggalan benar telah meninggal dunia atau telah ditetapkan oleh hukum bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia jika telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Ahli waris masih hidup. Ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris karena hubungan pernikahan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Ahli waris yang ditetapkan oleh hakim berhak menerima warisan. Dokumen yang perlu dimiliki ahli waris Untuk mendapatkan haknya ahli waris memerlukan dokumen waris sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dokumen ini bisa berupa surat keterangan waris dan akta waris, kemudian harus disahkan oleh Lurah dan Camat. Sementara bagi WNI keturunan WNA perlu membuat akta notaris atau akta waris. Cara membuat dokumen waris Sebelum membuat dokumen waris ada beberapa hal yang harus kamu lengkapi, yakni identitas semua ahli waris dengan data sebagai berikut. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga ahli waris. Surat pengantar RT dan RW. Surat keterangan kematian pewaris. Surat nikah pewaris. Akta kelahiran ahli waris. Kemudian dokumen waris ini ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu pihak RT dan RW. Jika sudah, kamu perlu mengajukan tanda tangan Lurah dan Camat untuk memperkuat dokumen waris tersebut. Rukun waris dalam Islam Masih menurut Dr. Musthafa Al-Khin bahwa ada tiga rukun warisan yang perlu dipenuhi, yaitu Al-Muwarrits, orang yang mewariskan hartanya Pewaris, Al-Warits, orang yang mewarisi hartanya Ahli Waris, dan Al-Maurutsi, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Kelompok ahli waris Setelah mengetahui apa saja rukun waris dalam Islam yang harus dipenuhi. Selanjutnya untuk mempermudah pembagian waris dibentuklah kelompok ahli waris. Dan kelompok ahli waris ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Ashabul Al-Furudh Dzulwarabat Ashabah Dzul-arham Dzawil-Arham Ashabul Al-Furudh Kelompok yang menerima bagian tertentu. Contohnya ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari garis ibu dan bapak, saudara perempuan sekandung, sebapak, seibu, istri. Dengan begitu bagian para ahli waris ashabul Al-Furudh adalah yang terlebih dahulu dikeluarkan dalam pembagian warisan. Dzulqarabat Ashabah Kelompok yang menerima sisa setelah dilakukan pembagian kepada ahli waris Ashabul Al-furudh. Dzul-arham Dzawil-Arham Kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada Ashab Al-Furudh dan Dzulqarabat. Contohnya seperti cucu perempuan dari anak perempuan dan kakek dari garis ibu. Langkah-langkah pembagian warisan dalam hukum Islam Menentukan ahli waris yang masih hidup dan berhak mendapatkan warisan. Menentukan bagian masing-masing ahli waris antara ashab Al-furuiid ahli waris yang menerima bagian berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran dan Ashabah Ahli waris yang mendapatkan sisa setelah semua warisan dibagikan berdasarkan pembagiannya. Menentukan asal masalah kelipatan persekutuan terkecil/KPT, contohnya 1/2 asal masalahnya 2, 1/3 asal masalahnya 3. Menentukan siham Nilai yang dihasilkan dari perkalian KPK dan bagian pasti ahli waris dari golongan ashabul Al-furudh masing-masing ahli waris. Tabel pembagian warisan berdasarkan hukum Islam Ahli Waris Syarat Bagian Warisan 1 IstriTidak ada anak/cucu Ada anak/cucuSeperempat Seperdelapan 2 SuamiTidak ada anak/cucu Ada anak/cucuSetengah Seperempat 3 Anak PerempuanSendirian tidak ada anak/cucu lain Dua saudara perempuan atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-lakiSetengah Dua Pertiga 4 Anak Laki-LakiSendirian atau bersama anak / cucu lk/pr Pemberian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1Sisa seluruh harta setelah dibagi 5 Ayah KandungTidak ada anak/cucu Ada anak/cucuSepertiga Seperenam 6 Ibu KandungTidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung Ada anak/cucu dan atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandungSepertiga Seperenam Sepertiga dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda 7 Saudara Laki-Laki atau Perempuan SeibuSendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandungSeperenam Sepertiga 8 Saudara perempuan kandung atau seayahSendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandungSetengah Dua Pertiga 9 Saudara laki-laki kandung atau seayahSendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung Pembagian laki-laki dan perempuan 21Sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain 10 Cucu/keponakan anak saudaraMenggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang digantikanSesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris Sumber Nasichum Amin, Penghulu Muda KUA Kecamatan Gresik, Jawa Timur Hukum waris Islam memang memiliki perhitungan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan hukum waris adat ataupun hukum waris perdata. Namun demikian, sudah ada salah satu bidang keilmuan yang membahas tentang hukum waris Islam secara khusus yaitu Ilmu Faraidl. Simulasi perhitungan warisan berdasarkan hukum waris Islam Untuk dapat memberikan gambaran perhitungan warisan, kita akan bahas melalui contoh kasus berikut. Danu memiliki ahli waris yaitu ayah dan ibu Danu, serta istri dan ketiga anaknya bernama Mamat, Ita, dan Nina. Sebelum berlanjut ke simulasi hitung warisnya, kita bagi terlebih dahulu berdasarkan kelompok ahli waris. Dalam hal ini ayah, ibu dan istri Danu masuk dalam golongan kelompok ahli waris dzulfaraidh jadi bagiannya sudah ditentukan masing-masing. Bagian ayah dan ibu Danu adalah β sedangkan istrinya mendapat β bagian. Nah sisa pembagian itu diberikan kepada anak-anak Danu. Anak-anak Danu termasuk kelompok ahli waris ashabah pembagiannya adalah anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar dibanding anak perempuan, perbandingannya adalah 21. Setelah mengetahui kelompok ahli tersebut, hal selanjutnya adalah menghitung besaran waris yang diterima masing-masing orang. Mulanya harta yang Danu dan istrinya miliki dikeluarkan setengahnya, kemudian setengahnya lagi dianggap menjadi satu bagian utuh. Nah harta inilah yang nantinya akan kita hitung untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Ayah dan ibu Danu masing masing mendapat β dan jika di cari pecahan yang sama menjadi 4/24 bagian. Sedangkan istri Dnu mendapatkan β bagian yakni setara dengan pecahan 3/24. Nah untuk mencari tahu sisanya yaitu = 24/24 β 4/24 + 4/24 + 3/24 = 24/24 β 11/24 = 13/24 Jika sudah dapat hasilnya, maka 13/24 ini merupakan bagian milik anak-anak Danu. Kemudian karena perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 21 artinya dihitung sebagai berikut. Mamat2/4 x 13/24 = 26/96ItaΒΌ x 13/24 = 13/96NinaΒΌ x 13/24 = 13/96 Dengan begitu, kini semua ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing, yang jika digabungkan menjadi pas satu bagian. Ayah + Ibu + Istri + Mamat + Ita + Nina 16/96 + 16/96 + 12/96 + 26/96 + 13/96 + 13/96 = 96/96 = 1 Perlu diketahui bahwa di dalam hukum waris adat maupun hukum waris perdata, ahli waris masih bisa menolak warisan. Namun berbeda dengan aturan hukum waris Islam yang mewajibkan ahli waris untuk menerima warisan sebagai salah satu bentuk ketaatan terhadap tuntunan agama Islam. Persiapkan dana warisan dengan asuransi jiwa unitlink Asuransi jiwa unit link adalah produk perlindungan finansial yang menggabungkan antara manfaat proteksi dan investasi. Dengan menjadi nasabah asuransi jiwa unitlink, kamu telah memberikan jaminan keamanan keuangan untuk keluarga andai kamu mengalami musibah yang mengakibatkan tidak bisa bekerja lagi. Manfaat proteksi ini berwujud santunan tunai. Uang tunai ini bisa digunakan untuk keluargamu untuk membayar utang jika ada atau menggunakannya sebagai modal usaha sehingga keluargamu bisa mendapatkan pemasukan yang baru. Di samping itu, masih ada manfaat investasi yang didapatkan dari asuransi jiwa unitlink. Jadi sebagian dari premi yang kamu bayarkan secara rutin, sebagiannya akan digunakan untuk diinvestasikan di reksadana atau instrumen lainnya. Keuntungan dari investasi ini pada akhirnya bisa diberikan kepada keluargamu atau orang yang kamu tunjuk sebagai ahli waris. Dengan begitu, uang ini bisa diartikan sebagai harta warisan. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan manfaat asuransi jiwa unitlink, jangan ragu untuk bertanya lebih lanjut melalui fitur Tanya Lifepal! FAQ seputar hukum waris Apa pengertian hukum waris?Hukum waris menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro 1976 adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Apa yang dimaksud hukum waris adat?Cara pembagian harta warisan menurut adat, dan caranya berbeda antara adat satu dengan yang lain. Tapi secara umum terdapat dua jenis ketentuan adat yang dipakai untuk membagi harta warisan yaitu berdasarkan gender. Adat patrilineal. Dalam adat patrilineal, ahli waris yang berhak menerima peninggalan harta dari pewaris adalah anak laki-laki yang terdapat di dalam keluarga tersebut. Adat matrilineal. Berkebalikan dengan adat patrilineal, sistem adat ini membagi harta pewaris mengarah ke ahli waris utama yakni pihak anak perempuan. Apa yang dimaksud hukum waris perdata?Hukum waris perdata sering juga disebut hukum waris barat atau biasanya berlaku bagi non muslim. Hukum waris perdata ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Kemudian terdapat dua cara mewariskan yaitu berdasarkan Undang-Undang atau tanpa surat dan satu lagi mewariskan berdasarkan surat wasiat dari pewaris. Hubunganatau interaksi antar manusia yang dalam islam disebut dengan muamalah diatur dalam agama islam yang RaαΈ₯matan lil `alamin. Salah satu bentuk muamalah atau hubungan antar manusia adalah kegiatan pembagian waris.. Dimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatur tata cara penentuan ahli warisnya.
Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 21 Agustus 2017. Dilihat 14729 PENETAPAN AHLI WARIS DAN P3HP /PERMOHONAN PERTOLONGAN PEMBAGIAN HARTAPENINGGALAN Oleh H. Sarwohadi, PTA NTB 1. Pendahuluan Pengadilan Agama di wilayah PTA NTB terkenal dengan banyaknya perkara waris, yang selama ini masyarakat pencari keadilan dalam rangka penyelesaian untuk mendapatkan warisan di Pengadilan Agama sangat beragam di antaranya melalui permohonan penetapan ahli waris secara volunteer, melalui gugatan secara contensius bahkan masih ada yang melalui Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan P3HP. Masih ada perbedaan pendapat di antara para hakim menyikapi Permohonan Penetapan Pembagian harta waris dan P3HP Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan . Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b UU Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Tahun 1989 tentang Peradilan Agamaβ. Huruf b βYang disebut dengan βWarisβ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penetuan bagian masing-masing ahli warisβ. Selengkapnya KLIK DISINI
Pengertianahli waris di sini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris. 10 Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi.
Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free MAKALAH TENTANG PEMBAGIAN HUKUM WARISDALAM TEMA PEWARISAN HARTAβANALISIS STUDI KASUS PENGADILAN AGAMAPALEMBANG DALAM PERKARA NOMOR048/ Pengampu Siti Nurul Intan, ANGGOTA1. Rizki Daniel 19106112882. Maritsa Adnina 19106112893. Izzha Iskandar Agoes 19106112934. Advanny Marshella 19106112985. Afrisal bakas 19106113016. Gorizky 1910611306Program Sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas PembangunanNasional Jakarta BAB ILATAR BELAKANGA. PendahuluanWaris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakanbagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruanglingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakanhukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitumeninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentangpengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia..1Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagaihukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal duniaPewaris, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain Ahli Waris.Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata carapengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia,pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas hartapeninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapabesar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukumkewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayitPewaris kepada Ahli rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapatdihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan yang dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertianhukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertianya seperti dapat disimakberikut ini 1 Waris Istilah ini bersartikan orang yang berhak menerima pusaka peninggalanorang yang telah meninggal. 2 Warisan berarti harta peninggala, pusaka,dan surat wasiat. 3Pewaris adalah orang yang memberi pusaka,yakni oaring yang meninggal dunia danξξξξξ
ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ
ξξ
ξξξξξξξξξξξ
ξξξξξξξξξ
ξξξξξξξξ ξξξξξξξ!"ξξξξξξξξξξ$ξξξξ%ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ&ξξ
ξξξξξξξξξξξξξξ'ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ*ξξξξ
ξξξξ'ξξ+ξ,ξξξ
ξ-ξξξ'ξξ
ξξξ meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat. 4 Ahli waris yaitusekalian orang yang menjadi waris, berarti orang yang berhak menerima harta peninggalanpewaris. 5 Mewarisi yaitu mendapat harta pusaka biasanya segenap ahli waris adalah mewarisiharta peninggalan pewarisnya. 6 Proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna,yaitu Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup dan berartipembagian harta warisan setelah pewaris ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukumwaris perdata, dan hukum waris islam . Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yangberbeda-beda dan berikut penjelasannya secara umumHukum Waris Adat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam sukubangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhihukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul Beginselen en Stelselvan het Adatrecht 1950, hukum waris adat adalah aturanaturan hukum yang mengaturpenerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidakberwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis,hanya berupa norma dan adatistiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerahdan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang waris menurut hukum perdata. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidakdibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorangmenjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungandarah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yangberhak untuk mewaris yang berdasarkan pada Pasal 852 hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan, danξ.ξξξξ%ξξξξ
ξξξξξξξξξξξ&ξξ
ξξξξξξξξξξξξξξξξξξ'ξξ
ξξξξ/0ξξξξξξξξ$ξξξξξξξ1&ξξξ+ξ-ξξξ$ξξξξξξξ1ξξξξξξξξξξξξξξξξξ2 merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruanglingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yangdinamai Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligusmenimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dankewajiban seseorang yang meninggal Pewarisan dalam KUHPerdata terdapat dalamBuku ke II mengenai Kebendaan pada Bab kedua belas tentang pewarisan karena ini dimulai dari pasal 830 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagaihukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal duniaPewaris, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain Ahli Waris,Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata carapengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata, dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi hartakekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia,Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkindisesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anakmemiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau sipewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorangyang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang hartakekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiriketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal4 Ramulyo, βSuatu Perbandingan Antara Ajaran Syafiβi, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam,β Majalah Hukum dan Pembangunan No 2 Thn. XII Jakarta FHUI, 1982 ,h. 154. 3ξξξξ
ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ
ξξ
ξξξξξξξξξξξ
ξξξξξξξξξ
ξξξξξξξξ ξξξξξξξ!"!ξξξξξξξξξ$ξξξξ%ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ&ξξ
ξξξξξξξξξξξξξξ'ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ*ξξξξ
ξξξξ'ξξ+ξ,ξξξ
ξ-ξξξ'ξξ
ξξξ demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkanoleh seseorang sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yangdikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yangbersifat Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dariharta warisan, disebut ahli waris Legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari hartawarisan yang merupakan hak ahli waris Legitimaris, dinamakan Legitime Portie. Jadi hakLegitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari hartawarisan disebut ahli waris Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua carauntuk memperoleh warisan,9 yaitua. Ketentuan undang-undang atau wettelijk Erfrecht atau Abintestato, yaitu ahli warisyang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan,karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkanbagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yangditinggalkan oleh si waris menurut undang-undang abintestato, yaitu karena kedudukannya sendirimenurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli warismenurut surat wasiat ad Testamento, yaitu ahli waris yang tampil karena β kehendak terakhirβdari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat testament. Ahli waris yang tampilmenurut surat wasiat, atau testamentair erfrecht, dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yangartinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atauseluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam,yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat hibah wasiat, adalahpemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima4ξ$ξξξξξξξξ$ξξξξξξξξξξξξξ5ξξ6ξξξξξξξξξξξξ7ξ$ξξξξξξξξ$ξξξξξξξξξξξξξξξξ8ξξξξ&ξξ
ξξξξξ1ξξ
ξξξξ
ξξξξ'ξξξξ2'ξξξξξξξξξξξ'ξξ
ξξξξ1&ξξ*ξξξξ
ξξξξξ+ξ,ξξ9ξ
ξ-ξξξ'ξξ
ξξξξξξξξξ!7"ξξξξ
ξξ8ξ
ξξξξξ&ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ'ξξ
ξξξξ$ξξξ2$ξξξξξξξξξξ&ξξ
ξξξξ*ξξξξ
ξξξξξ;ξ9ξξξξξξ*ξξξξξξξξξξ ξξ legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelahpemberi hibah wasiat pewaris meninggal waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahliwaris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli warislegitimaris, wasiat tersebut bias dilaksanakan, kalaupun bagian mutlak ahli waris legitimarisdirugikan oleh ahliwaris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris,sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentangharta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, Namun bila orang dimaksud tidak menentukansendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalamhal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta ditinggalkanoleh seseorang yang Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap warismendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurutbagian-bagiannya masing-masing, adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yangberakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati,diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain, begitupewaris wafat, harta warisan harus segera dibagikan atau dialihkan kepada ahli warisnyamenurut pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secarahukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, berkaitandengan hak tersebut setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagikanuntuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan pembahagian harta warisan menurut Hukum perdata setelah terpenuhinya ketigasyarat tersebut maka dilihat golongan ahli waris yang hidup. Dalam Hukum waris perdata dibagiatas empat golongan yaituξξξ$ξξξξξ
ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ?ξξξξξξξξξξξξξ>ξξξξ!ξξξξξξξξξξξξ7ξξξξξξξξ!2ξξ ξξξξξξξξ!"74,ξξξ>!ξξξξ3 ξ a. Untuk mengetahui perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia sehingga menjadisalah satu jalan penyelesaian kewarisan bagi yang memilih pilihan hukum ini Untuk menganalisis terhadap putusan hakim dalam perkara warisan di PengadilanNegeri Palembang BAB IITINJAUAN PUSTAKADalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam,yaitua. Waris; Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka peninggalan orangyang telah meninggal. b. Warisan; Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat Pewaris; Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia danmeninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. d. Ahli waris; Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhakmenerima harta peninggalan pewaris; e. Mewarisi; Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisiharta peninggalan pewarisnya. f. Proses pewarisan; Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau duamakna, yaitu a. berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masihhidup; dan b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Berkaitandengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunyamengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebihlanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal tiga pilihan yuridis. Jika masing-masing ahliwaris dalam sebuah sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunyamemungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Akan kian pelik dan rumit manakala ditambah dengan persoalan wasiat dan bagian warisan kepada anggota keluargayang berbeda agama dan kepercayaan serta kewarganegaraannya. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argumen yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadappenentuan/pilihan dalam hukum warga negara Indonesia penyelesaian perkara waris secara hukum ditempuh melaluibadan-badan penyelenggara peradilan umum pengadilan negeri dan pengadilan tinggi danperadilan agama pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Adapun ius constitutumhukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini yang menjadi pedoman para hakim dipengadilan negeri dan pengadilan tinggi Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum PerdataKUHPerdata atau Bugerlijk Wetboek BW. Di lingkungan peradilan agama para hakimmenggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam KHI sebagai hukum materiil dalammenyelesaikan perkaraperkara yang diajukan mengenai kewarisan banyak sekali dijumpai dalam kehidupan satu masalah yang biasanya timbul adalah permasalahan mengenai perbedaan agamaantara Pewaris dan Ahli Waris. Perbedaan agama dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatanperkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadianak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelahadanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnyadalam pembagian harta warisan. Sebagaimana halnya pewaris adalah beragama Islam maka ahliwarispun harus beragama Islam. Untuk itu Pasal 172 menegaskan tentang indikator untukmenyatakan bahwa seseorang itu adalah Islam. Walaupun ketentuan dalam Kompilasi HukumIslam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi,namun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahliwaris harus dalam keadaan beragama Islam. Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnyahak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang telah disebutkan βOrangmuslim tidak bisa mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya orang kafir tidak bisa mewarisiorang muslim,β maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam makadiantara keduanya tidak dapat saling mewarisi. sedangkan dalam hukum perdata perbedaanagama tidak menjadi halangan waris mewarisi. Walaupun sudah ada aturan tersebut, ahli waris maupun pewaris mempunyai hak sendiri apakah ahli waris yang berbeda agama bisamendapatkan harta warisan maupun kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yangterpenting. Hukum warisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisamewarisi dan tidak bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi bagianbagian yang diterima setiap ahliwaris dan caracara pembagiannya. Dalam hukum kewarisan Islam penerima harta warisan didasarkan pada asas Ijbari, yaitu harta warisan pindah dengan sendirinya menurut ketentuan AllahSWT Tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli Hukum Islam KHI adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulispasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum yaitu hukumkewarisan 70 pasal, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibab 44 pasal dan hukumperwakafan 14 pasal , ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketigakelompok hukum tersebut KHI disusun melalui jalan yang sanagat panjang dan melelahkankarena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini pada masa ke waris islam. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangatberbeda dengan wujud warisan menurut hukumn waris barat dan sebagaimana diatur dalam BWmaupun menurut hukum waris barat. Waris atau harta peninggalan menurut hukum islam yaituβsejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih β.artinya, harta peningalan yang di warisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda sertasegala hak, βsetelah dikurangi dengan pembayaran hutang βhutang pewaris dan pembayran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan15Sistem kewarisan islam menurut Al-Qurβan sesungguhnya merupakan perbaikan danperubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum islam, dengansystem kekeluargaanya yang dasarnya sebelum islam telah dikenal tiga prinsippokok dalam hukum waris islam,yaitu 1 Anggota keluarga yang berhak mewaris pertamaadalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut ashab ah, 2 Pihakξξ$ξξξ+ξ-Aξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ,ξξξξ
ξξξξξ'ξξ+ξ,ξξξξ
ξ-ξξξξξξ
ξξξξξξξξξξξξξ3!ξ ξξξξξξξξξξξξξ$ξξξξ$ξξξξξξξξξξξξξξξξξξ,ξξξξ
ξξξξξξ
ξ,ξ<ξξξξξξ
ξξξξξ""ξξξξξξξξ"ξ3ξ.ξξξξ%ξξξξ
ξξξξξξξξξξξ&ξξ
ξξξξξξξξξξξξξξξξξξ'ξξ
ξξξξ/0ξξξξξξξξ$ξξξξξξξ1&ξξξ+ξ-ξξξ$ξξξξξξξ1ξξξξξξξξξξξξξξξξξξ perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu,tidak mempunyai hak waris. 3 Keturunannyayaitu anak,cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewarisi dari pada leluhur pewaris, yaitu,ayah, kakak,maupun islam datang,Al-Qurβan membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiganyaprinsip diatas sehingga pokok-pokok hukum waris islam dalam Al-Qurβan sebagaimana ditentukan dlam surat An-Nissa. Dalam sistem hukum waris islam menurut Al-Qurβan yangmerupakan hukum waris bilateral,disamping dikenalnya ahli waris dzul faraaβidh yang bagianyatetap,tertentu serta tidak berubah-ubah dari waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam. Keduamacam ahli waris terxsebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangihutang-hutang pewaris termasuk ongko-songkos biaya hukum kewarisan Islam, secara singkat syarat-syarat tersebut antara lain bagipewaris adalah pewaris telah meninggal dunia. Menurut ulama, kematian pewaris itu dibedakanmenjadi 3tiga macam haqiqi, hukmi, dan taqdiry. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yangmengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas hartakekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalamhukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, danahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum,sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang syarat-syarat bagi ahli adalah hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris,baik itu sudah nyata maupun hidup secara hukmi walaupun ia tidak diketauhi secara kenyataanmasih hidup, seperti ahli waris yang mafqud. Dan pusaka anak yang masih dalam ini memang menimbulkan problem tersendiri, disamping itu menurut hukum Islamterdapat beberapa sebab seorang itu menerima waris adalah karena hubungan darah, atau karenahubungan perkawinan dan karena memardekakan budak wala.17ξ!ξ$ξξξξξ
ξξξξξξξξξξξξξξ<ξξ
ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ
ξξξξξ'ξ
ξξ/ξξξξξξξξξξξξ
ξξξξξ'ξξξξξξξ'ξξξ,ξξ
ξξξξξ4ξξξξξξξξ4ξξξBξξξ$8ξξξ1ξAξξξξ8ξξξξξ
ξξξξξξξξξξ6ξξξξξξξξξξ
ξξξξξξ%ξξC8ξξξξξξξξξξ
ξξξξξ'ξξ'ξξξξξξξ+ξDξξξ'ξξξ
ξξξξξξξξξξξξξ2ξξ3 Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaniβal-iris, adalah hal-halyang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta peninggalanalmuwarrist. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang dipakai para ulama ada tiga yaitu181. Al maani bentuk tunggal dari al mawaani menurut bahasa arab yaitu menurut istilah, adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akansuatu makna alasan dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab disebut juga mahrum. Oleh karena itu, apa yang menjadi hilang karenamakna alasan di luar dirinya, tidak masuk dalam istilah ini. Itu adalah mahjuud. Atau,ketiadaan status itu karena tidak adanya penyebab seperti orang asing kaitanya denganorang yang mewariskan. Yang dimaksud dengan al maaniβ penghalang adalahpenghalang mewarisi bukan mew ariskan, meskipun ada sebagian penghalang sepertiperbedaan agama bisa menjadi penghalang dua hal semuanya,yakni warisan fuqaha menyepakati tiga penghalang mewarisi yakni budak, membunuh, perbedaanagama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain. Hanafiyyahmenyebutkan empat penghalang warisan yang populer yakni budak, membunuh, dua penyebabpertama menghalangi penyanda ngnya mewarisi yang dua penyebab terlahir menghalangi waris-mewarisi dari dua arah. Al-qaduridalam al-kitaab mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi, yakni budak belian,orang yang membunuh terdapat yang di bunuh, orang murtad, orang yang beda agama. Demikianjuga orang yang beda negara Darul Islam βDarul Hard. Sedangkan menurut Kompilasi HukumIslam untuk selanjutya disebut KHI tentang penghalang waris. Pasal 173 huruf a. Namunnampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian yang konkret tentang apa yang dimaksuddengan penganiayaan berat. Sehingga ketentuan itu merupakan bentuk pemikiran baru. Makabeberapa hal yang penting dan perlu memperoleh tekanan dalam pengkajian KHI agar diperolehkejelasan adalah mengemukakan dasar hukum atau dalil nash/ ijitihad yang mendukungketentuan Kompilasi.ξ7ξ=ξξξξξξξ$ξξξξξξξξξξξξξ
ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ6ξξξξξξξξξ
8ξξξξξξξξξξξξξξξξ
ξ9ξ
ξ-ξξξξξξ!ξξξξξξ2ξξξξ"ξ&ξξ8ξξξξD2=ξξξξξξξ-Aξξξξξξξ%ξξ-Cξξ,ξξξξξξξξξξξξ8ξξξξξξξξξξξξξξ$-ξξξξξDξDξξξ6ξξξξξξEξ,ξξξξ
ξξξ$ξξξξξξ
ξξξξξξFξξξξξξ3ξ Beberapa penjelasan terkait asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalamkompilasi hukum islam sebagai berikuta. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris lakilaki denganperempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal dzawil arham. Asa inididasarakan atas Asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, yaitu 1 ahli warislangsung adalah ahli waris yang disebut pasal 174 kompilasi hukum islam KHI, dan 2ahli waris pengganti plaatsvevulling adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebut pasal 174KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan,keturunan darisaudra lakilaki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitubibi dan keturunanya paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli warispengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disaebut pada pasal 174 185 kompilasi hukum islam KHI Mmenyatakan 1 ahli waris yang meninggallebih dahulu dari sipewaris maka kedudukanya dapat digantikan oleh anaknya, kecualimereka yang tersebut pasal 173.2 bagia ahli waris pengganti tidak boleh melebihibagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mnegatur ahli warispengganti, sehingga cucu dari anak perempuan,anak perempuan dari saudara laki-laki dananak perempuan / anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari ibuserta keturunan dari bibi adalah ahli warisb. Asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, yaitu 1 ahli waris langsung adalahahli waris yang disebut pasal 174 kompilasi hukum islam KHI, dan 2 ahli warispengganti plaatsvevulling adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI,yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebut pasal 174 keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan,keturunan dari saudralaki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibidan keturunanya paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli warispengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disaebut pada pasal 174 KHI. c. Asas ijbari, artinya artinya pada saat seorang meninggal dunia,kerabatnya atas pertaliandarah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris,karena tidak ada hak bagikerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akanmenolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asa ini berbeda denganketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata KHUP yang menganut asaspilihan takhayyur untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli warispasal 1023 KUHPerdata.20Disamping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan ahli waris, yaitu βahli waris yangdidahulukan untuk mewarisβ dari kelompok ahli waris yang lainya. Mereka yang menurut al-qurβan termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan βkelompokkeutamaan β terdiri atas empat macam, yaitu a Keutamaan pertama, yaitu 1. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anakan anak yang meninggaldunia. 2 Ayah, ibu, dan duda atua janda, bila tidsk terdapat anak. b Keutamaan kedua 1Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara. 2Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara. c Keutamaan ketiga 1 Ibu dan ayah,bila ada keluarga, ibu dan ayah bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara. 2Janda atau duda. d Keutamaan keempat 1 Janda atau duda. 2 Ahli waris penggantikedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan BAB IIICONTOH KASUSPada tanggal 16 April 2008 di Jln . Tulang Bawang 2 Rt .36 Kelurahan LebungGaja , Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang seorang Ibu Rumah Tangga bernamaNelawati binti Gangse, umur 47 empat puluh tujuh tahun beragama Islam yang semasahidupnya telah menikah dengan Jahri bin Sainang yang berlangsung di Prabumulih , KecamatanPrabumulih tanggal 21 Juni 1979 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/27 /V I I / 1 9 80 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih tertanggal 12 Juli1980. Dan dari hubungan perkawinan tersebut telah dikaruniai oleh 4 empat orang anakmasing-masing bernama a. Ria Sugifa binti Jahri; b. Apriani binti Jahri; c. Yuni Harika bintiJahri; d. M. Adi Syahputra bin Jahri. Dan Nelawati binti Gangse merupakan satu-satunya istridari Jahri bin Sainang serta tidak pernah bercerai selama hubungan perkawinan tersebut, namunpada hari Kamis tanggal 27 Maret 2008, suami dari Nelawati binti Gangse meninggal duniadalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit yang sudah dikebumikan di TPU DesaSugihan Muara ketika almarhum JAHRI bin SAINANG meninggal dunia, ayah kandungnya yangbernama SAINANG bin GELUNG dan ibu kandungnya yang bernama NENGINDAM bintiBEHADI telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum, bahwa selain dari ahli warisalmarhum JAHRI bin SAINANG diketahui tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum,dan sesaat almarhum JAHRI bin SAINANG meninggal dunia ada meninggalkan hartapeninggalan yang diantaranya baru diketahui berupa uang yang disimpan di PT. Bank NegaraIndonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Palembang dalam bentuk Deposito dengan nomor rekening 0130982124 dan buku tabungan Taplus dengan Nomor Rekening 7018209 - 9; dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan administrasi yang berkaitan dengan hakalmarhum JAHRI bin SAINANG di PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kantor CabangPalembang dalam bentuk Deposito Nomor Rekening 0130982124 dan Buku Tabungan Taplusdengan Nomor Rekening 7018209 - 9 guna menerima , mengambi l , dan mencairkan danayang tersimpan pada PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Palembangmaka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuasaan untukmemberikan putusan penetapan sebagai ahli diatas berdasarkan Perkara Nomor 0048/ IVANALISA KASUSMenurut analisa kelompok kami berdasarkan contoh kasus tersebut yang berdasarkan PerkaraNomor 0048/ kami hendak ingin menganalisa terlebih dahulu darikewenangan Lembaga Kehakiman yakni berdasarkan kompetensi relatif dan absolut dariPengadilan yang berwenang memberikan putusan terkait putusan penetapan sebagai ahli warisdari si Pewaris yang merupakan pasangan suami yakni Jahri bin Sainang dengan Istri yakniNelawati binti Gangse yang dalam hal ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang telahsesuai, dikarenakan untuk masalah penetapan sebagai ahli waris yang berwenang untukmelakukannya yaitu Pengadilan Agama Kompetensi Absolut dan dikarenakan si Pemohon,dalam hal ini istri dari si Pewaris yang beralamat tinggal di Jln . Tulang Bawang 2 Rt .36 Kelurahan Lebung Gaja , Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang mengajukanpermohonan penetapan ke Pengadilan Agama kota Palembang yang berarti sudah sesuaiberdasarkan wilayah hukumnya Kompetensi Relatif.Dan bukan hanya itu saja, berdasarkan analisa kami juga dengan melihat langsung perkara a quo,Pemohon juga memberikan beberapa bukti-bukti tertulis yang dimana untuk menguatkan dalil-dalil yang telah disebutkan berupa 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Nomor 157 /27 /YB / l980 Tanggal 12 Juli l980, diberi tanda ; 2. FotocopyKartu Keluarga dari Kelurahan Lebong Gaja diberi tanda ; surat Kuasa Ahli waris dari Camat Sematang Borang /Wrs / SB / 2008, tanggal 04 April 2008, diberi tanda 4. Fotocopy Surat pernyataan Ahli waris dari camat SematangBorang /Wrs / SB / 2008, tanggal 04 April 2008, diberi tanda 5. FotoCopy BukuRekening BNI Deposito 982124, tanggal 03 Agustus 2007, diberi tanda Buku BNI 7018209 - 9, tanggal 08 Januari 2006, diberi tanda Surat kematian dari Lurah Lebong Gaja . 3 / 70 / IG / 2008, tanggal 01 April2008 , diberi tanda selain hal itu menurut kelompok kami, Pemohon haruslah juga memberikan bukti-bukti lainyang dapat menyakinkan Majelis Hakim terkait perkara a quo , sehingga berdasarkan perkaratersebut Pemohon mengajukan beberapa saksi yang dimintai keterangannya untuk memperkuatdalil-dalik dari Pemohon, yaitu Muhammad bin Zainuri serta Pathul bin Bahalik, yang padakesaksian saksi tersebut menjelaskan bahwa Hubungan suami-isteri oleh Pemohon danAlmarhum diketahui oleh saksi yang dilakukan dengan perkawinan secara Islam, Almarhummeninggal dunia dikarenakan sakit ginjal serta dikubur di Prabumulih, Almarhum tidakmempunyai orang tua lagi semasa hidupnya, Almarhum tidak ada isteri lagi selain dari Pemohondan almarhum dengan pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon mengajukan permohonanpenetapan ahli waris karena hendak mengambil uang di Bank BNI dan deposito mengenai berapa porsi bagian dari masing-masing pemohon beserta dengan anak kandungdari hasil hubungan perkawinan antara pemohon dengan almarhum, menurut pendapat kelompokkami terkait hal itu bahwa harta peninggalan yang diwariskan oleh almarhum kepada ahli warisyaitu isteri dan anak-anaknya yang mengikuti pembagian waris berdasarkan agama Islam, makakami berpendapat bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Tahun 1974 jo pasal 96 ayat 1Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama harus dibagi menjadi dua bagian, separoh bagianuntuk pemohon yaitu isteri Nelawati binti Gangse dan separoh bagian sebagai harta warisan ahliwarisnya. Dan berdasarkan hal tersebut mengenai separoh bagian sebagai harta warisan ahliwaris ditetapkan sebesar sebagai berikut 1. Nelawati binti Gangse sebagai isteri mendapatbagian 4/40 ; 2. Ria Sugeta binti Jahri sebagai anak Kandung mendapat bagian 7/40 ; 3. Aprianibinti Jahri sebagai anak Kandung mendapat bagian 7/40; 4. Yuni Hardika binti Jahri sebagaianak kandung mendapat bagian 7/40; 5. Syahputra bin Jahri sebagai anak kandung mendapat bagian 14/40. BAB VKesimpulan & SaranMengenai pembahasan yang telah disebut diatas dapat diambil kesimpulan yakniHukum waris pada dasarnya adalah aturan aspek-aspek dalam dalam sebuah pembagianharta warisan agar tidak terjadi pertikaian antar keluarga. Hukum waris sendiri dibentuk agarmelindungi hak-hak si pewaris agar sebuah pembagian harta warisan bisa adil sehinggaterhindar dari pertikaian antar keluarga karena semua warisan, hukum waris sebagai jalan keluaratas ketidak adilan pembagian harta waris dalam suatu hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukumwaris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan, danmerupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruanglingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yangdinamai kematian. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligusmenimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dankewajiban seseorang yang meninggal dunia. Pewarisan dalam KUHPerdata terdapat dalam Bukuke II mengenai Kebendaan pada Bab kedua belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuanini dimulai dari pasal 830 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa sajayang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukumyang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersediadari harta warisan, disebut ahli waris Legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dariharta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimaris, dinamakan Legitime Portie. Jadi hakLegitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari hartawarisan disebut ahli waris berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentangharta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, Namun bila orang dimaksud tidak menentukansendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalamhal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta ditinggalkanoleh seseorang yang hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi lebihlanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal tiga pilihan yuridis. Jika masing-masing ahliwaris dalam sebuah sebuah keluarga memilih sistem hukum waris yang berbeda, tentunyamemungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris dan problem yuridis. Akan kian pelik danrumit manakala ditambah dengan persoalan wasiat dan bagian warisan kepada anggota keluargayang berbeda agama dan kepercayaan serta kewarganegaraannya. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai argumen yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadappenentuan/pilihan dalam hukum kewarisan islam menurut Al-Qurβan sesungguhnya merupakan perbaikan danperubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum islam, dengansystem kekeluargaanya yang dasarnya sebelum islam telah dikenal tiga prinsippokok dalam hukum waris islam,yaitu 1 Anggota keluarga yang berhak mewaris pertamaadalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut ashab ah, 2 Pihakperempuan dan anggota keluarga dari garis ibu,tidak mempunyai hak waris. 3 Keturunannyayaitu anak,cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewarisi dari pada leluhur pewaris, yaitu,ayah, kakak,maupun buyut. Setelah islam datang,Al-Qurβan membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiganyaprinsip diatas sehingga pokok-pokok hukum waris islam dalam Al-Qurβan sebagaimana ditentukan dlam surat An-Nissa. Dalam sistem hukum waris islam menurut Al-Qurβan yangmerupakan hukum waris bilateral,disamping dikenalnya ahli waris dzul faraaβidh yang bagianyatetap,tertentu serta tidak berubah-ubah dari waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam. Keduamacam ahli waris terxsebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangihutang-hutang pewaris termasuk ongko-songkos biaya kematian. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.
. penetapan ahli waris dan pembagiannya
